Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian

Ir. Hotman Manurung, MS

Substansi daripada penyuluhan pertanian boleh dibilang masih sangat kabur. Orientasinya seringkali mengarah kepada teknis administrasi saja, yang penting penyuluh melewatkan pekerjaannya tanpa substansi yang jelas. Mengapa bisa seperti itu? Jangan-jangan para penyuluhpun tidak mengerti apa substansi yang dibeberkan. Tentu saja hal ini sangat berdampak buruk terhadap masa depan pertanian kita.

Salah satu dampak buruknya yang dapat kita lihat secara kasat mata adalah ketergantungan kita pada produk pertanian luar. Kondisi ini sangat memperihatinkan petani kita. Logikanya kita Negara agraris. Negara agraris tergantung pada Negara luar untuk urusan produk pertanian adalah sebuah ironi yang sangat mengerikan.

Ketergantungan Indonesia yang tinggi akhir-akhir ini terhadap produk pertanian impor, terutama pangan, membuat berbagai pihak menjadi panik. Salah satu stakeholder yang dituduh turut bertanggung jawab atas tragedi ini adalah para penyuluh pertanian. Aparatur lapangan ini dianggap telah gagal mendorong petani agar tetap bertahan menjalankan usaha tani dan terus meningkatkan produksi mereka untuk mencegah negeri ini terhindar dari krisis pangan. Malah ada yang mencap penyuluh pertanian sekarang ini hanya tidur.

Lalu timbul ide pemerintah untuk menambah jumlah PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) dalam jumlah besar, yang tentu agar intensitas penyuluhan pertanian dapat lebih ditingkatkan. Pertanyaannya, apakah masalah penyuluhan pertanian saat ini memang pada sisi kuantitas, dalam artian kurangnya intensitas penyuluhan. Ataukah pada sisi lain yaitu dari sisi kualitas karena materi dan metode penyuluhan pertanian yang digunakan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan para petani.

Salah satu ciri dari kebijakan pemerintah saat ini, terutama pasca krisis moneter, adalah semakin berkurangnya subsidi dan pembangunan infrastruktur pertanian. Keadaan ini semakin menjadi-jadi pasca reformasi politik yang menyebabkan anggaran negara banyak terserap untuk membiayai berbagai aktivitas politik.

Dampaknya sudah tentu akan meningkatkan harga sarana produksi di tingkat petani sekaligus meningkatkan biaya produksi pertanian. Seharusnya mekanisme pasar akan berlaku, dalam artian peningkatan biaya produksi akan berpengaruh terhadap peningkatan harga hasil produksi pertanian.

Tetapi kenaikan harga jual ini hanya dinikmati oleh pelaku sub sistem hilir, sementara petani yang berada pada sub sistem on farm hanya menjadi penonton setia. Dengan demikian pendapatan usahatani secara komparatif tidak mampu lagi bersaing dengan sektor lainnya seperti industri dan jasa.

Akibatnya banyak petani tidak mampu lagi bertahan menyandarkan hidup mereka pada sub sistem on farm sehingga terjadi urbanisasi besar-besaran serta konversi lahan pertanian ke lahan industri dan jasa. Alhasil secara nyata produksi pertanian semakin menurun dan sudah tentu ketergantungan Indonesia akan produk pertanian impor semakin menjadi-jadi.

Jika dibandingkan antara permasalahan yang dihadapi petani dahulu dengan masa sekarang tentu sangat berbeda. Kalau dahulu petani terbentur dengan keterbatasan informasi teknologi, sekarang keadaannya berbeda dimana informasi dapat diakses secara lebih mudah seperti melalui televisi, media cetak bahkan telepon seluler.

Permasalahan yang dihadapi petani sekarang tentunya sangat diwarnai oleh minimnya intervensi pemerintah pada sub sistem hulu (penyediaan sarana produksi) dan sub sistem hilir (pengolahan hasil dan pemasaran) sehingga petani harus berbagi keuntungan dengan pelaku di kedua sub sistem ini. Karena kuatnya dominasi pengusaha besar dan pemilik modal di

kedua sub sistem tersebut maka share pendapatan yang diterima petani menjadi relatif kecil. Oleh karena itu masalah utama yang dihadapi petani sekarang adalah ketidaksetaraan pendapatan usahatani dengan pelaku di sub sistem hulu dan hilir.

Penyuluhan yang Diharapkan

Peningkatan produktivitas pertanian tidak lagi menjadi jaminan akan memberikan keuntungan layak bagi petani tanpa adanya kesetaraan pendapatan antara petani yang bergerak di sub sistem on farm dengan pelaku agribisnis di sub sektor hulu dan hilir.

Kesetaraan pendapatan hanya dapat dicapai dengan peningkatan posisi tawar (bargaining power) petani. Ini hanya dapat dilakukan jika petani tidak berjalan sendiri-sendiri tetapi menghimpun kekuatan dalam suatu lembaga yang betul-betul mampu menyalur aspirasi mereka. Oleh karena itu penyuluhan pertanian harus lebih tertuju pada upaya membangun kelembagaan.

Lembaga ini hanya dapat berperan optimal apabila penumbuhan dan pengembangannya dikendalikan sepenuhnya oleh petani sehingga petani harus menjadi aktor utama di dalam proses tersebut. Proses penumbuhan dan pengembangan seperti ini disebut dengan proses partisipatif.

Proses penumbuhan lembaga secara partisipatif tentunya membutuhkan penyuluhan pertanian yang diterapkan dengan menggunakan pendekatan partisipatif pula. Jafar Hafsah (2006) menyarankan penyelenggaraan penyuluhan pertanian partisipatif melalui: (1) membangun kemitraan dengan semua stakeholders agribisnis (petani, pemerintah, swasta dan LSM); (2) mengembangkan lembaga penyuluhan menjadi organisasi pembelajaran; (3) mengembangkan kesisteman menyeluruh (holistik); (4) membangun penyuluh pertanian yang mengacu kepada kebutuhan petani; (5) menjadikan petani sebagai aktor/pelaku pembangunan pertanian; (6) menciptakan struktur penyuluhan pertanian yang sependek mungkin (debirokratisasi).

Melalui pendekatan ini diharapkan petani tidak lagi dicekoki dengan berbagai informasi teknologi yang mungkin tidak mereka butuhkan tetapi lebih didorong untuk merumuskan permasalahan dan memecahkan permasalahan tersebut secara bersama dalam suatu lembaga yang partisipatif. Dengan demikian orientasi penyuluhan pertanian sudah seharusnya diubah dari penyediaan teknologi ke pengembangan kelembagaan petani.***

Penulis adalah: Alumni Pascasarjana IPB Bogor/ Saat Ini Dosen F. Pertanian Universitas HKBP Nommensen Medan.